NTT AKTUAL. KUPANG. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT memiliki sejumlah program utama tanggap inflasi. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI NTT, Agus Sistyo Widjajati pada kegiatan buka bersama bersama awak Media bertempat di Selasar Lantai III KPw BI NTT, Selasa (2/04/2024).
“Upaya Konkrit pengendalian inflasi pangan yang dilakukan BI NTT adalah dengan melakukan operasi pasar murah khususnya di Kabupaten/Kota pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK). Selain itu dengan melakukan sidak pasar dan distributor yang dimana dalam hal ini BI berkoordinasi pula dengan unsur Forkopimda,” ujar Kepala KPw BI NTT.

Langkah lain yang dilakukan pula oleh KPw BI NTT sebagai bentuk upaya Konkrit pengendalian inflasi pangan adalah penguatan KAD dalam rangka pemenuhan komoditas antar daerah, serta dengan aktif menggelorakan Gerakan Menanam tanaman komoditas penyumbang inflasi. Khususnya pada kelompok hortikultura, jelasnya.
Selain itu dalam rangka tanggap inflasi KPw BI NTT juga menerapkan penguatan program dengan 4K yakni meliputi Keterjangkauan Harga, yang dimaksudkan yaitu intensifikasi pelaksanaan pasar murah menjelang HKBN Idul Fitri dengan menyasar pada komoditas utama penyumbang inflasi pada penjualan pasar murah. Ketersediaan Pasokan, adalah mendorong diversifikasi dan peningkatan produksi barang kebutuhan pokok secara lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, lanjut Kepala KPw BI NTT.
Disisi lain unsur 4K lainnya adalah Kelancaran Distribusi, yaitu senantiasa berkoordinasi dengan operator pelabuhan untuk mengutamakan kelancaran pasokan bahan pangan strategis, serta Komunikasi Efektif, yakni dengan menyebarkan informasi terkait jadwal kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) secara masif, jelas Kepala KPw BI NTT.
Outcame yang diharapkan dari semua langkah-langkah ini yaitu inflasi tahunan yang berada pada rentang target inflasi nasional, inflasi tahunan kelompok Volatile Foods yang berada di bawah 5%, ketersediaan pasokan yang aman sepanjang tahun khususnya di periode HKBN serta peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, pungkasnya. (*/NA)





