NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yunus Takandewa, mengaku kecewa atas terhentinya pengadaan vaksin African Swine Fever (ASF) di awal tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan usai pertemuan bersama Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kantor DPRD, Selasa (20/Januari/2026).
Yunus mengatakan, berdasarkan pertemuan Komisi II terhadap program dan rencana kerja mitra Dinas Peternakan NTT, ditemukan fakta vaksin ASF justru tidak tersedia, padahal sangat dibutuhkan oleh petani peternak babi di NTT.
“Vaksin ASF ini salah satu kebutuhan mendesak di lapangan. Produksi ternak babi kita saat ini cukup baik dan menjadi tumpuan hidup masyarakat. Karena itu kami menyampaikan kekecewaan ini kepada dinas dan ini harus menjadi catatan penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” tegas Yunus.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 lalu DPRD mendorong Pemprov NTT melalui perubahan anggaran untuk pengadaan 14.000 dosis vaksin ASF yang kemudian didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota sesuai permintaan. Namun, saat ini stok vaksin yang tersisa hanya sekitar 1.300–1.700 dosis, jumlah yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Ketika kami telusuri ke kabupaten, kebutuhannya sangat jomplang. Populasi babi bukan ribuan, tapi puluhan ribu per kabupaten. Stok yang ada sama sekali tidak cukup,” ujarnya.
Yunus kembali meminta Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, segera mengambil langkah khusus dan cepat agar pengadaan vaksin ASF segera dilakukan sesuai kebutuhan aktual.
“Jangan tunggu petani peternak menangis dan menderita baru kita datang. Pencegahan harus dilakukan lebih dini. Jangan seperti pemadam kebakaran. Kalau kebakaran sudah besar, pemadam kebakaran tidak lagi berguna,” kata Yunus.
Ia mencontohkan kondisi tahun lalu, di mana hampir seluruh ruas jalan di Kota Kupang dipenuhi bangkai babi akibat ASF. Menurutnya, tindakan cepat sesuai regulasi harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Provinsi NTT, Melky Ansar, menjelaskan bahwa pada akhir tahun lalu Pemprov NTT mendapatkan anggaran pengadaan 14.500 dosis vaksin ASF. Namun jumlah tersebut dinilai masih sangat terbatas jika dibagi ke seluruh kabupaten/kota di NTT.
“Kalau dibagi rata ke 22 kabupaten/kota, satu daerah hanya sekitar seribu dosis, sementara populasinya puluhan ribu,” jelas Melky.
Karena keterbatasan tersebut, pihaknya meminta kabupaten/kota yang paling membutuhkan untuk mengajukan permintaan agar vaksin dapat segera dikirim. Ia berharap vaksinasi yang dilakukan pada Desember hingga Januari dapat menekan angka kematian ternak, terutama di musim hujan.
“Biasanya Januari–Februari rawan penyakit. Kami berharap setelah vaksinasi tidak terjadi lagi lonjakan kematian seperti tahun lalu yang sampai puluhan ribu ekor,” ujarnya.
Melky menambahkan, hingga saat ini laporan dari kabupaten/kota menunjukkan angka kematian ternak masih relatif wajar dan tidak separah tahun sebelumnya. Hal itu juga didukung oleh kebijakan penutupan lalu lintas ternak babi antarwilayah sejak Oktober–November 2025.
“Kami menutup pergerakan babi dari luar daerah untuk mencegah masuknya penyakit,” katanya.
Selain vaksinasi, Pemprov NTT juga menjalankan program biosecurity, yakni edukasi kepada peternak agar menjaga kebersihan kandang, membatasi orang keluar-masuk kandang, serta mengontrol pergerakan ternak.
“Kami mulai dari kelompok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Harapannya bisa dikembangkan ke kabupaten lain. Pencegahan ASF selain dengan vaksin, tapi juga dengan pola pemeliharaan yang lebih bersih dan aman,” tutup Melky. (**)
