NTT AKTUAL. KUPANG. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPwBI NTT) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperluas digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi inklusif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso pada kegiatan SASANDO DIA (Sante-Sante Duduk ba Omong deng Media) bertempat di Ruang Nembrala Lantai 3 KPwBI NTT, Senin (02/Maret/2026).
Kegiatan SASANDO DIA menjadi forum strategis komunikasi kebijakan publik yang mempertemukan otoritas moneter, fiskal, sektor jasa keuangan, dan Pemerintah Daerah bersama insan pers sebagai mitra utama penyampaian informasi kepada masyarakat. Hadir sebagai narasumber utama yakni Kepala Perwakilan BI NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Selfi H. Nange, Kepala OJK Provinsi NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata, serta Kepala DJPb NTT Adi Setiawan.
Pada kesempatan ini dalam kapasitasnya sebagai otoritas moneter, Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan capaian kinerja ekonomi NTT tahun 2025 yang tumbuh 5,14% (ctc), meningkat signifikan dibandingkan 3,87% (ctc) pada 2024. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi pasca pandemi COVID-19 serta melampaui pertumbuhan nasional dan wilayah Balinusra. Stabilitas harga juga terjaga dengan inflasi sebesar 2,39%, tetap berada dalam kisaran sasaran nasional.
Pada 2026, ekonomi NTT diproyeksikan tetap kuat, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta penguatan sektor pertanian dan perdagangan, jelas Adidoyo.
Dari sisi Pemerintah Provinsi NTT, melalui Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Selfi H. Nange disampaikan arah kebijakan pembangunan 2026 yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Implementasi program One Village One Product (OVOP) dan penguatan NTT Mart sebagai platform perdagangan dan jaringan ritel daerah diarahkan untuk memperluas akses pasar dan memperpendek rantai distribusi produk unggulan masyarakat.
“Program Desa Dasacita juga menjadi instrumen percepatan intervensi pembangunan di tingkat desa. Selain itu, integrasi ekonomi lintas regional NTT–NTB–Bali terus diperkuat melalui kerja sama di bidang konektivitas, pariwisata, perdagangan, dan energi terbarukan,” ujar Selfi.
Sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata menegaskan stabilitas kinerja industri perbankan sepanjang 2025 yang tercermin dari pertumbuhan aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).
OJK juga memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan guna menjaga stabilitas sistem keuangan daerah, mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), meningkatkan literasi masyarakat, serta menindak aktivitas keuangan ilegal, jelas Kepala OJK Provinsi NTT.
“Perkembangan positif juga tercatat pada sektor pasar modal, fintech lending, dan lembaga pembiayaan,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan sebagai representasi otoritas fiskal daerah, memaparkan kinerja pelaksanaan APBN dan sinerginya dengan APBD dalam mendukung perekonomian daerah. Hingga Desember 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp19,49 triliun atau 63,69% dari pagu, didorong oleh belanja operasional sebesar Rp14,91 triliun atau 66,60% dari alokasi.
“Dengan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB NTT yang mencapai lebih dari 21%, kebijakan fiskal berperan signifikan sebagai penggerak ekonomi, khususnya pada awal tahun anggaran,” tambah Adi.
Melalui forum SASANDO DIA, sinergi kebijakan moneter, fiskal, sektor jasa keuangan, dan pemerintah daerah semakin diperkuat guna menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan yang berkualitas, serta membangun optimisme ekonomi NTT yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat dengan media diharapkan mampu memastikan komunikasi kebijakan yang transparan, akurat, dan konstruktif bagi masyarakat luas. (*/NA)
