NTT AKTUAL. LABUAN BAJO. Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama Tim Kunjungan Kerja reses Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan langsung ke UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Jumat (24/Juli/2026).
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, guna menyerap aspirasi dan melihat secara nyata kondisi infrastruktur, ketersediaan instruktur, serta efektivitas program pelatihan kerja bagi masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Johni menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap pengembangan kapasitas tenaga kerja di wilayah NTT.
“Kehadiran Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan di BLK Manggarai Barat ini menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat NTT”, ujar Wagub Johni.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan bahwa keberadaan BLK harus memberikan dampak terukur terhadap tingkat keterserapan tenaga kerja maupun lahirnya wirausahawan baru.
Komisi IX menegaskan pentingnya pelaporan kualitatif dan kuantitatif mengenai rekam jejak alumni pelatihan.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung apa saja yang perlu dibawa dalam rapat kerja atau RDP di Komisi IX. Pelatihan di BLK tidak boleh sekadar rutin dilaksanakan, tetapi harus ada laporan yang jelas: para alumni sudah berada di mana ? Apakah sudah terserap di dunia kerja atau menjadi wirausahawan ?,” tegas Felly Estelita Runtuwene.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, melaporkan bahwa BLK Mabar juga menampung pemuda dari daerah sekitar Manggarai Barat.
“Anak-anak muda yang ikut pelatihan di sini tidak semata-mata dari Kabupaten Manggarai Barat, tetapi juga dari Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita bersama,” ujar Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi.
Semenjak beroperasi, lembaga pelatihan daerah tersebut belum memiliki ruang kelas khusus sehingga proses pembelajaran teori maupun praktik, mulai dari pelatihan front liner hingga instalasi listrik masih memanfaatkan area aula utama.
Menanggapi berbagai kendala tersebut, Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Agung Nuroahmat, memaparkan sejumlah langkah konkret dan respons strategis untuk mendukung penguatan BLK. Terkait keterbatasan fasilitas, Kemnaker menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyediaan sarana dan peralatan pelatihan modern, dengan catatan Pemerintah Daerah dapat menyiapkan fisik bangunannya. Sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi ketiadaan ruang kelas, pihak Kemnaker menyarankan penggunaan sekat di area aula utama.
Selain dukungan sarana, Kemnaker juga telah mengalokasikan program pelatihan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang menargetkan 150 hingga 200 peserta pada periode Agustus hingga Desember. Pelatihan ini nantinya berada di bawah pengampuan BLK Lombok dan BLK Pembina Kupang.
Menutup pertemuan, Ketua Komisi IX DPR RI mendorong Pemda Manggarai Barat untuk merangkul sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat pesatnya perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas dengan keberadaan 11 hotel bintang 5.
“Kita tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Sektor swasta dan perhotelan di Labuan Bajo memiliki kepentingan langsung terhadap ketersediaan SDM lokal yang terampil. Kolaborasi CSR untuk fasilitas asrama dan pelatihan akan saling menguntungkan,” tutup Felly. (*BAP/NA)
