NTT AKTUAL. KUPANG. Pimpinan Bawaslu NTT berkunjung ke Sekertariat DPD GAMKI NTT yang diwakili oleh James Welem Ratu selaku Kordinator Divisi Sumber Daya Manusi, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Magdalena Yuanita Wake Selaku Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPD GAMKI NTT Winston Rondo dan jajaran pengurus, Selasa (5/Mei/2026).
Pertemuan Pimpinan Bawaslu NTT dan DPD GAMKI NTT membahas beberapa hal penting diantaranya kerja sama pelaksanaan Sekolah Demokrasi, Pembentukan Relawan Demokrasi, Gerakan Digital dalam malawan hoaks dan manipulasi informasi, Gereja Ramah Disabilitas dan LAPP GAMKI dalam pengawasan partisipastif.
James Welem Ratu selaku Kordinator Divisi Sumber Daya Manusi, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu NTT usai diskusi dengan Pengurus DPD GAMKI NTT, Ia mengatakan bahwa sesuai arahan Bawaslu RI maka Pimpinan Bawaslu yang ada di daerah-daerah wajib bertemu para steakholder dalam penguatan Kedaulatan Demokrasi dan perkembangan kerja-kerja Bawaslu.
“Sesuai arahan Bawaslu RI kami diminta untuk bertemu dan melakukan diskusi publik dengan para steakholder, OKP serta partai politik, materi yang dibahas terkait penguatan demokrasi dan bagaimana Bawaslu kedepan, karena tidak bisa dipungkiri akan ada revisi UU pemilu yang dibahas salah satunya adalah peran Bawaslu,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Bawaslu NTT mendukung pembentukan sekolah demokrasi oleh DPD GAMKI NTT dan Bawaslu siap berbagi ilmu dan pengalaman dalam menyiapkan kader-kader GAMKI baik sebagai penyelenggara pemilu maupun praktisi politik yang terukur dengan baik.
“Kami Bawaslu NTT mendukung pembentukan sekolah demokrasi yang akan dibentuk oleh GAMKI NTT, kami siap mendukung dengan berbagi ilmu dan pengalaman secara gratis, ini merupakan bagian dari menyiapkan kader-kader GAMKI untuk bisa mengambil peran sebagai penyelenggara pemilu, pemantau pemilu bahkan terlibat sebagai praktisi politik dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi secara baik dan benar,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut Ketua DPD GAMKI NTT Winston Rondo menegaskan peran serta pentingnya kehadiran Bawaslu dalam memastikan tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik dan adil.
“Bapak dan Ibu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kami hormati, Pemilu bisa saja tetap berjalan tanpa pengawasan, TPS tetap dibuka, suara tetap dihitung, tetapi tanpa Bawaslu politik uang menjadi hal biasa, pelanggaran menjadi tak terlihat,
dan keadilan dalam kompetisi politik runtuh,” ungkapnya.
“Di titik itu, demokrasi memang berjalan,
tetapi kehilangan integritasnya, Karena itu kami melihat peran Badan Pengawas Pemilihan Umum bukan sekadar lembaga teknis,tetapi penjaga moral demokrasi,” lanjutnya.
Ia menyampaikan 5 pilar kerja demokrasi dan GAMKI hadir untuk memperkuat peran Bawaslu :
* Melalui Sekolah Demokrasi, kami membentuk kader yang paham pelanggaran dan etika.
* Melalui Relawan Demokrasi, kami hadir di akar rumput mencegah politik uang.
* Melalui Gerakan Digital, kami melawan hoaks dan manipulasi informasi.
* Melalui Gereja Ramah Disabilitas, kami memastikan keadilan inklusif.
* Dan melalui LAPP GAMKI, kami masuk dalam pengawasan partisipatif yang terstruktur.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran GAMKI NTT adalah mendukung kerja-kerja Bawaslu untuk memperluas pengawasan agar pemilu bisa berjalan adil dan bermartabat.
‘Kami tidak datang untuk mengambil peran Badan Pengawas Pemilihan Umum, tetapi untuk memperluas jangkauan pengawasan itu menjadi gerakan sosial, karena bagi kami jika pemilu hanya berjalan, itu belum cukup, pemilu harus benar, adil, dan bermartabat,” pungkasnya. (*/NA)
