NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo di Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTT, Selasa (03/Maret/2026).
Pertemuan yang menghadirkan unsur Forkopimda Tingkat Kota Kupang, BUMN, perbankan, hingga pelaku usaha ini memfokuskan pembahasan pada dua isu utama: pengendalian inflasi jelang hari besar keagamaan dan penguatan digitalisasi daerah.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang dua pilar utama yakni stabilitas dan peningkatan produksi. “Kalau kita peras, inflasi itu soal stabilitas. Digitalisasi itu soal kemajuan dan peningkatan produksi. Dua ini kunci pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut langsung kehidupan masyarakat. “Inflasi itu soal harga cabai di dapur, harga beras di pasar, minyak goreng di rumah. Ini soal ongkos hidup masyarakat kecil,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Kota Kupang pada Januari 2026 tercatat 3,55 persen (year-on-year) dan meningkat menjadi 4,01 persen pada Februari. Menghadapi rangkaian hari raya seperti Nyepi, Paskah, dan Idul Fitri, Wali Kota meminta seluruh jajaran tidak lengah.
Pemkot, lanjutnya, telah melakukan operasi pasar murah, sidak distributor, hingga realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu global seperti konflik di Timur Tengah yang memicu panic buying. Bahkan Wali Kota juga memastikan stok BBM kepada pihak Pertamina sehingga masyarakat tidak kuatir akan ketersediaan BBM dalam beberapa waktu ke depan.
“Diskusi ini harus menghasilkan langkah konkret. Kita ingin keputusan cepat, koordinasi solid, dan aksi nyata di lapangan,” katanya.
Di sisi digitalisasi, Wali Kota mengumumkan peluncuran digitalisasi pajak daerah bekerja sama dengan BNI, BRI, dan Mandiri. Ia menyebut langkah ini sebagai simbol perubahan budaya birokrasi. “Dari manual menuju digital. Dari lambat menuju cepat. Dari tertutup menuju transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Kota Kupang sebelumnya juga meraih penghargaan TP2DD terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. “Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengubah layar kita. Dunia bergerak ke digital, kita harus beradaptasi,” tegasnya.
Selain itu pada kesempatan yang sama, Pemkot Kupang menandatangani MoU dengan Angkasa Pura Indonesia terkait peniadaan BPHTB guna mendukung pengembangan bandara sebagai gerbang ekonomi. “Bandara adalah wajah kota, bandara adalah gerbang ekonomi. Ketika kita bersinergi dengan pengelola bandara, kita sedang membuka pintu yang lebih luas bagi investasi, pariwisata, perdagangan, dan konektivitas,” ungkap Wali Kota.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota dalam mendorong digitalisasi dan pengendalian inflasi. Ia menilai pernyataan Wali Kota tentang “mengubah layar” sangat relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan transformasi digital. “Memang kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa beradaptasi. Dan itu membutuhkan peran leader,” ujarnya.
Terkait inflasi, Adidoyo menjelaskan bahwa angka 4,01 persen (year-on-year) pada Februari berada di atas target nasional 2,5±1 persen. Kenaikan ini terutama dipicu tarif listrik dan emas perhiasan. “Tarif listrik menyumbang 1,82 persen year-on-year. Ini efek base effect karena tahun lalu ada diskon,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa komponen tarif listrik, inflasi Kupang masih berada di kisaran 2,19 persen atau dalam rentang sasaran nasional. BI juga memetakan potensi kenaikan harga komoditas seperti beras, telur ayam ras, bawang, dan cabai menjelang musim perayaan. Untuk itu, BI merekomendasikan operasi pasar pada waktu yang tepat, penguatan sidak pasar dan gudang, serta kampanye belanja bijak.
Selain itu, BI akan mendorong gerakan menanam di pekarangan melalui sekolah dan kelompok masyarakat, serta pengembangan dashboard pangan interaktif untuk memantau pasokan dan harga secara real time. “Digitalisasi penting agar semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga membantu kepala daerah dalam mengambil keputusan berbasis data,” tutupnya.
Dalam HLM kali ini, Wali Kota memberikan kesempatan kepada sejumlah mitra untuk memaparkan secara singkat kondisi terkini terkait pengendalian inflasi. Perwakilan BPS Kota Kupang, menyampaikan perkembangan dan prospek inflasi Kota Kupang. Perum Bulog Kanwil NTT, Memaparkan kondisi ketersediaan beras menjelang HBKN Nyepi, Idul Fitri, dan Paskah Tahun 2026. Perwakilan PT PERTAMINA PATRA NIAGA, menyampaikan kondisi ketersediaan BBM menjelang HKBN. PT Pelindo Regional III/Cabang Kupang, menjelaskan aktivitas bongkar muat barang serta kondisi crane di Pelabuhan Tenau Kupang.
Sementara itu GM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara El Tari Kupang menyampaikan informasi terkait tarif angkutan udara serta kondisi arus penumpang dan aktivitas terminal kargo menjelang HBKN. Tim Satgas Pangan Polda NTT, menyampaikan upaya memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Hadir juga perwakilan akademisi dari Universitas Nusa Cendana, untuk memberikan pandangan dan masukan akademis terkait kondisi perekonomian di Kota Kupang.
High Level Meeting ini diharapkan menjadi forum strategis yang tidak hanya menghasilkan catatan rapat, tetapi langkah konkret menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. (*PKP/NA)
