NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama DPRD Kota Kupang menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Usul Inisiatif dalam Rapat Paripurna ke-7 Sidang I Tahun 2026/2027, Senin (9/November/2026), di Gedung DPRD Kota Kupang. Kedua Ranperda tersebut mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2026–2045 serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja bersama Wakil Ketua I, Jabir Marola dan Wakil Ketua II Yeskiel Loudoe, S.Sos. Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, Direktur RSUD S.K. Lerik, para direktur BUMD, camat se-Kota Kupang, serta insan pers.
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Kupang bersama pimpinan DPRD Kota Kupang, dilanjutkan dengan penetapan Keputusan DPRD terkait persetujuan kedua Ranperda.
Dalam sambutannya, Wali Kota, dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi, atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan. Menurutnya, persetujuan dua Ranperda tersebut bukan sekadar penyelesaian agenda legislasi, tetapi merupakan langkah penting dalam menyatukan arah pembangunan Kota Kupang.
Ranperda RTRW Kota Kupang Tahun 2026–2045 akan menjadi pedoman penataan dan pemanfaatan ruang selama 20 tahun ke depan. Regulasi ini diarahkan untuk memastikan pembangunan berlangsung terencana, memberikan kepastian ruang bagi masyarakat dan dunia usaha, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhitungkan mitigasi risiko bencana.
Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas hunian dan lingkungan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, serta bermartabat.
Menyoroti penataan kawasan permukiman, Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan kota harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak boleh mengorbankan masyarakat. Penataan kawasan, menurutnya, bukan semata-mata mengubah wajah kota, tetapi terutama memperbaiki kualitas hidup warganya.
“Kita tidak boleh membangun kota dengan meninggalkan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi jalan agar semakin banyak warga merasakan manfaat kemajuan Kota Kupang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kedua Ranperda tersebut tidak berhenti sebagai dokumen hukum formal. Implementasinya harus diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Wali Kota menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan publik, dengan memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi turut merasakan dan menikmati hasilnya. (*PKP)
